VONIS BEBAS UNTUK PEMBANTUAN

Oleh: Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM) Judicia sunt tanquam juris dicta, et pro veritate accipitur. Artinya, putusan hakim merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran. Demikian suatu postulat dalam doktrin hukum yang berlaku universal untuk setiap putusan pengadilan. Senin, 4 November 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap Sofyan Basir yang didakwa melakukan...

Read More

"QUO VADIS" REVISI UU KPK

Oleh: Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM) Kolega saya yang juga pegiat antikorupsi, Zainal Arifin Muchtar, dalam suatu acara yang disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi menyatakan secara tegas bahwa satu-satunya yang abadi di dunia ini adalah perubah...

Read More

URGENSI KUHP BARU

Oleh: Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM) Pada 17 Agustus 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia genap berusia 74 tahun. Dalam konteks tata hukum Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan merupakan sumber tertib hukum sebab sejak saat itu yang berlaku adalah hukum nasional Indones...

Read More

PERCOBAAN DAN PEMBANTUAN DALAM DELIK KORUPSI

Oleh : Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM) PASAL 15 Undang-Undang Tipikor menyatakan setiap orang yang melakukan percoban, pembantuan, atau permufatan jahat untuk melakukan korupsi dipidana dengan pidana yang sama. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa korupsi ialah kejahatan luar biasa sehingga baik percobaan maupun pembantuan dianggap sama dengan perbuatan selesai atau voolto...

Read More

MENJAWAB KEBERATAN KPK

Oleh: Eddy OS Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM) Beberapa waktu lalu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menemui Presiden Joko Widodo terkait masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Kala itu ada sepuluh alasan KPK untuk menolak masuknya delik korupsi dalam RUU ...

Read More