PENERAPAN DIVERSI BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak

-Foto:www.adeca.alabama.gov.co.id

Oleh : Beniharmoni Harefa

Diversi berbasis keadilan restoratif menjadi hal mendasar, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbaru. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diversi wajib diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana anak.

Maka untuk melatih penerapan diversi tersebut, pada 1-2 Oktober 2015, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias, menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) kepada setiap pihak yang terlibat dalam forum diversi. Bertindak selaku fasilitator ToT Misran Lubis, yang merupakan Direktur Eksekutif PKPA.

Tulisan berikut, bersumber dari materi serta hasil diskusi pada kegiatan ToT dimaksud. Penulis mengelaborasi beberapa hal penting dari materi, diskusi, simulasi diversi pada acara ToT sebagai pengejawantahan dari apa yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Adapun tulisan ini bertujuan, agar diversi berbasis keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2012, dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana anak.

Tulisan ini mengulas : diversi dalam sistem peradilan pidana, diversi pada setiap tahapan, bentuk hasil kesepakatan diversi, jenis pidana apabila diversi gagal, pihak terkait dalam diversi, serta pelaksanaan diversi di beberapa negara.

Untuk lebih memudahkan, akan disampaikan dalam bentuk diagram/ bagan, sebagai berikut :

Diversi Pada Setiap Tahapan

Sebagaimana diketahui, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari tahap : penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan dan pelaksanaan hukuman.

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi pada Tahap Penyidikan
Diversi pada Tahap Penuntutan

Diversi pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi
(Pasal 11 UU No 11 Tahun 2012)

Jenis Pidana
(Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012)

Para Pihak dalam Diversi
(Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 11 Tahun 2012)

Pelaksanaan diversi di beberapa negara (Elvina L Sahetapy, 2012:304), antara lain :

Fiji	•    Aturan hukum tentang diversi •    Digunakan rekonsilisasi dan sedang dikembangkan model musyawarah kelompok keluarga
Filipina	•    Konsiliasi dan mediasi sering digunakan •    UU Peradilan Anak tentang Restorative Justice (2003) termasuk mediasi, konsiliasi, dan musyawarah kelompok keluarga sebagai alternatif selain pengadilan •    Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa diversi dapat dilaksanakan pada tingkat desa, polisi, dan kejaksaan
Papua New Guinea	UU Diversi berlaku 1991
Republik Laos	•    Mediasi paling sering digunakan •    Re-edukasi ada dalam Hukum Adat
Thailand	•    Konsiliasi dan mediasi sering digunakan •    Rencana penyusunan UU Peradilan Anak termasuk musyawarah kelompok keluarga
Timor Timur	•    Mediasi dalam Hukum Adat •    Gereja biasa terlibat dalam proses diversi

Demikian sekilas gambaran penerapan diversi berbasis keadilan restoratif, dalam menyelesaikan perkara pidana anak.

* * *

Semoga bermanfaat

Referensi :

Beniharmoni Harefa, “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Taufiq El Rahman, dkk (ed.), 2015, Aktualisasi Hukum Kontemporer: Respons Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional, Genta Press, Yogyakarta.

Elfina L. Sahetapy, “Restorative Justice Dalam Wujud Diversi : Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Agustinus Pohan, dkk (ed.), 2012, Hukum Pidana Dalam Perspektif, Universitas Leiden, Universitas Groningen dan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Pustaka Larasan, Denpasar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak